Keterbatasan Kewenangan ICC dalam Menuntut Pelaku Kejahatan Perang: Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Komplementaritas

Abstract

Kejahatan perang merupakan salah satu pelanggaran hukum internasional paling serius yang mengancam perdamaian dan martabat kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 sebagai lembaga peradilan pidana internasional permanen yang berwenang mengadili kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Namun, kewenangan ICC dalam menuntut pelaku kejahatan perang tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh prinsip komplementaritas (complementarity principle) yang termaktub dalam Pasal 1 dan Pasal 17 Statuta Roma. Prinsip ini menetapkan bahwa ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksinya apabila negara yang memiliki yurisdiksi primer terbukti tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable) melaksanakan penyelidikan dan penuntutan secara sungguh-sungguh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma 1998 beserta implikasinya terhadap kewenangan ICC, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditimbulkan oleh prinsip tersebut dalam praktik penuntutan kejahatan perang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip komplementaritas dalam praktiknya menimbulkan sejumlah hambatan serius, antara lain ambiguitas standar ‘unable’ dan ‘unwilling’, kerentanan terhadap sham proceedings, keterbatasan mekanisme pengawasan ICC, serta inkonsistensi penerapan dalam kasus Libya, Kenya, dan Sudan. Disimpulkan bahwa prinsip komplementaritas, meskipun penting secara normatif, menjadi titik lemah yang rentan terhadap penyalahgunaan politik sehingga menghambat efektivitas ICC dalam menegakkan keadilan bagi korban kejahatan perang.