Alih Fungsi Lahan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah Menjadi Taman Wisata Alam Di Kota Bengkulu

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alih fungsi lahan Cagar Alam (CA) Danau Dendam Tak Sudah menjadi Taman Wisata Alam (TWA) di Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah adanya ketegangan antara kepentingan konservasi mutlak kawasan suaka alam dengan desakan pembangunan ekonomi melalui sektor pariwisata. Permasalahan utama yang dikaji adalah konsistensi kebijakan alih fungsi tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam menjamin kelestarian ekosistem pasca perubahan status Kawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan logika berpikir deduktif. Melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.79/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Perubahan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar menjadi Taman Wisata Alam di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu seluas ± 88 Ha, kebijakan ini secara substansial berisiko melanggar asas kehati-hatian (precautionary principle) dan mengancam habitat spesies endemik Anggrek Pensil (Vanda hookeriana). Secara yuridis, mekanisme pertanggungjawaban pemerintah dapat ditempuh melalui jalur administrasi (gugatan PTUN), perdata (Onrechtmatige Overheidsdaad), maupun pidana bagi aktor yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Penegakan hukum lingkungan harus bertransformasi dari sekadar kepastian administratif menuju keadilan ekologis (ecological justice) dengan memperkuat sinkronisasi data spasial dan pengawasan berbasis teknologi guna mencegah degradasi lingkungan yang tidak dapat dipulihkan di masa depan.